Bertahan dalam Hujan, Demonstran Tolak Politisasi APBD Blora

Bertahan dalam Hujan, Demonstran Tolak Politisasi APBD Blora

Liputan6.com, Blora – Sejumlah warga di Blora, Jawa Tengah berdemonstrasi menuntut dihentikannya rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan KUPA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020 di depan gedung DPRD Kabupaten Blora, Sabtu (29/8/2020). Mereka tetap bertahan meski aksi itu diguyur hujan.

Pantauan Liputan6.com, massa sampai-sampai memasang tenda dan bertahan di depan gedung wakil rakyat itu. Sedangkan aparat yang menjaga keamanan, seketika tampak ambyar dan mencari tempat berteduh.

“Ayo kawan-kawan kita berteduh di tenda keprihatinan yang kita bawa ini. Kita bertahan di sini,” ujar Eksi Agus Wijaya salah satu peserta demonstrasi.

Demonstran menuntut tak ada politisasi terkait APBD yang diparipurnakan para anggota DPRD Blora. Sekitar 1,5 jam sesaat sebelum hujan mengguyur, massa terlihat sempat menyegel gedung wakil rakyat.

Bahkan demonstran juga merobek-robek dan membakar dokumen yang diketahui adalah salinan arsip KUPA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Blora.

Dalam orasinya salah satu peserta aksi, Eksi menyebut pengesahan anggaran APBD Perubahan tahun anggaran 2020 Kabupaten Blora terkesan dipaksakan. Dinilainya banyak anggaran yang diimplementasikan bukan dalam ranah prioritas tapi malah lebih ke ranah politis.

“Contohnya, tidak digunakan untuk menambah anggaran honor guru tidak tetap (GTT) atau honorer yang lain. Malah ini ada sebesar 17 Miliar yang dialokasikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Padahal PAUD libur,” ujar Eksi.

2 dari 5 halaman

Menuntut Anggaran untuk Program Prioritas

Padahal, lanjutnya, belum tentu hingga Desember mendatang ada sekolah tatap muka yang diselenggarakan. Namun ada anggaran sebesar 17 Miliar yang dialokasikan untuk PAUD.

“Kenapa tidak digunakan untuk ketahan pangan di masa pandemi, karena masih banyak petani-petani yang menjerit di tengah pandemi,” ucap Eksi.

“Aksi ini bentuk kekecewaan kami karena rakyat tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD. Uang itu bukan milik pribadi, namun uang rakyat,” kata Eksi lagi.

Peserta aksi lainnya, Seno Margo Utomo mengatakan, apabila tidak ditemui oleh para wakil rakyat, dirinya akan menginap di depan gedung wakil rakyat.

“Jika mereka tidak keluar, kita berencana akan menginap disini,” ucap Seno dalam demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB itu.

Seno juga mengatakan, demonstrasi itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik di tahun Pilkada. Dia juga menegaskan, tak ada istilah demo pesanan, seperti yang diembuskan oleh segelintir orang.

“Sama sekali tidak ada kaitannya. Menurut kami adanya APBD Perubahan ini, nyata dan faktanya tidak berpihak pada rakyat,” kata Seno saat dikonfirmasi Liputan6.com, Sabtu (29/8/20).

3 dari 5 halaman

Tolak Politisiasi APBD untuk Kepentingan Pilkada

Seno mengatakan demonstrasi itu menuntut agar tidak ada aliran APBD Perubahan, yang dipolitisasi oleh salah satu pihak yang berkepentingan dalam Pilkada Blora.

“Kami itu menemukan sendiri di APBD. Politisasinya itu sebenarnya buat siapapun. Tapi jika penguasa yang melakukan, ya salah,” dia menegaskan.

Diketahui, beberapa waktu lalu pihaknya sempat bertemu dengan salah satu tokoh politik yang bakal maju dalam perhelatan Pilkada 2020 Kabupaten Blora mendatang. Namun yang dibahas adalah persoalan lain dan bukan persoalan demo.

Peserta aksi lainnya, Eko Arifianto mengakui adanya pertemuan beberapa waktu lalu dengan tokoh politik, dalam rangka membahas persoalan Judicial Review Dana Bagi Hasil (JR DBH) Migas Blok Cepu.

“Itu bukan membahas demo, kemarin itu membahas tentang JR DBH Migas,” kata Koordinator Geram itu.

Menurut Eko, pertemuan itu membahas perjuangan rakyat agar mendapatkan dukungan dari semua orang-orang yang berpengaruh, baik dari para politisi maupun masyarakat sipil lainnya yang peduli.

4 dari 5 halaman

Tanggapan Bupati dan Ketua DPRD Blora

Menanggapi aksi sekelompok massa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blora HM. Dasum beranggapan, rapat paripurna pembahasan anggaran sudah sesuai mekanisme dan ketentuan.

Dasum menyampaikan, pro-kontra dalam demokrasi itu hal biasa dan pihaknya menghargai itu. Dia bilang, pos-pos anggaran yang dinilai rawan, agar diawasi bersama-sama sehingga penggunaannya bisa tetap sesuai prosedur.

“Anggaran seperti sosialisasi-sosialisasi saya akui hal itu rawan untuk dipolitisasi. Mari pasang mata bersama agar hal tersebut tidak terjadi, kita awasi bersama-sama,” ucap Dasum.

Dasum mengatakan bakal berdialog bersama massa yang bertahan di depan gedung DPRD. Dia berjanji bakal melibatkan warga saat pembahasan APBD mendatang.

“Saya akan temui nanti, kita ajak dialog, dan pembahasan APBD ke depan kita akan libatkan langsung masyarakat. Agar penganggaran tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho menjelaskan, adanya alokasi anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp17 miliar yang dipersoalkan sekelompok massa itu bersumber dari APBN, dan bukan murni dari APBD Kabupaten Blora.

“Yang dapat anggaran itu bukan hanya Blora saja. Banyak tempat (Kabupaten/Kota) yang mendapat seperti itu,” ujar Djoko saat dimintai konfirmasi sejumlah wartawan.

5 dari 5 halaman

Simak Video Pilihan Berikut Ini: